Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menggelar sosialisasi 4 pilar kebangsaan di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Al Irsyadi, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Senin (31/7). Di hadapan ratusan mahasiswa, Muzani berbicara pentingnya pemahaman atas pilar-pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. 

Menurut Muzani, 4 pilar kebangsaan ini penting untuk terus disosialisasikan sebagai pondasi dasar dalam berbangsa dan bernegara. 

“Apa sih 4 pilar itu? Itu adalah 4 pilar bernegara, penyangga kita bernegara. Namanya 4 pilar harus menjadi satu kesatuan. Tugas MPR selain melantik presiden adalah memastikan bahwa proses bernegara kita sesuai dengan ideologi negara kita salah satunya melalui 4 pilar ini,” kata Muzani.

Menjelang Pemilu 2024 yang akan datang, Muzani mengajak para mahasiswa dan juga anak-anak muda lainnya untuk cermat dalam memilih calon pemimpin. Karena program-program pemerintah yang akan dijalankan nantinya adalah janji-janji selama masa kampanye berjalan. 

“Dulu sebelum diamandemen, MPR yang memilih presiden dan menyusun program kerja pemerintah melalui GBHN. Tapi sekarang setelah diamandemen program kerja pemerintah dibentuk melalui apa-apa saja yang dikampanyekan lewat janji-janjinya calon presiden. Itu sebabnya penting bagi rakyat Indonesia termasuk adik-adik untuk cermat dalam memilih pemimpin. Jangan sampai salah memilih pemimpin karena itu akan berimplikasi pada program kerja yang dijalankan oleh pemerintah yang berkuasa nantinya,” jelas Muzani. 

“Jadi siapa nanti yang akan terpilih maka itu yang akan jadi program kerja pemerintah. Termasuk soal IKN itu tergantung dari masing-masing calon presiden,” tambahnya. 

Muzani juga berbicara mengenai komitmen pemerintah dalam menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi: bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Menurut Muzani, siapapun pemimpin yang akan datang harus betul-betul menjalankan amanat UUD tersebut. 

“Tanah di Kaltim ini bisa dikatakan adalah salah satu provinsi terkaya di Indonesia. Di bawah kita berpijak sekarang ini ada minyak. Di bawah minyak dan di atas ada minyak yaitu sawit yang juga menghasilkan minyak. Dan juga banyak sekali kekayaan mineralnya. Tapi kita masih menemukan banyak masalah seperti pendidikan, kemiskinan, kesejahteraan, kesenjangan, dan stunting,” jelas Muzani. 

Untuk itu Muzani mengajak agar 2024 nanti untuk tidak salah memilih pemimpin. Di saat Indonesia berusia 1 abad harapannya sudah terlepas dari kemiskinan dan masalah stunting. Karena itu proses pemilu adalah hal penting untuk dicermati.

“2024 nanti harus mencari pemimpin yang bisa menciptakan apa yang menjadi amanat dari Pasal 33 itu. Itu semua demi terciptanya keadilan dan kemakmuran. Jangan sampai di usia 100 tahun Indonesia merdeka masih ada stunting. Itu berharap tidak ada” kata Muzani.

Muzani juga mengatakan, perbedaan pilihan politik juga jangan sampai menjadi sumbu-sumbu perpecahan. Perbedaan adalah hal yang wajar dari iklim demokrasi yang sudah dijalankan sejak reformasi. Apalagi Kalimantan Timur akan menjadi etalase terdepan Indonesia saat IKN sudah berdiri. 

“Meskipun kita beda pilihan jangan sampai kita terpecah. Itu sebabnya 14 Februari 2024 kita boleh beda tapi selalu bawa pesan persatuan. Saya jauh-jauh dari Jakarta membawa salam persatuan. Dan Kaltim akan jadi halaman depan republik Indonesia saat IKN sudah terbentuk,” tutup Sekjen Gerindra itu.

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Nurhasan meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengawasi pembuatan dan perawatan kabel fiber optik yang digarap pihak swasta.

Hal ini dinyatakan usai seorang mahasiswa, Sultan Rif’at Alfatih (20), terjerat kabel fiber optik di tengah Jalan Pangeran Antasari, Jakarta Selatan, hingga cedera.

“Perlu adanya kerja sama yang lebih luas dan terarah antara Pemprov DKI dan vendor perihal ini, khususnya pengawasan berkala terhadap hasil kerja vendor (hasil pembuatan kabel fiber optik),” ujarnya, melalui pesan singkat, Minggu (30/07/2023).

Nurhasan mengingatkan, Dinas Bina Marga DKI Jakarta sudah seharusnya merapikan kabel fiber optik yang masih melayang di Ibu Kota.

Sebab, Pemprov DKI berencana menurunkan kabel yang masih melayang di Ibu Kota, termasuk kabel fiber optik, dan dimasukkan ke dalam tanah.

Penurunan kabel itu termasuk dalam program pembuatan sarana jaringan utilitas terpadu (SJUT).

Nurhasan meminta Dinas Bina Marga DKI lebih gencar menurunkan kabel.

“Rencana, semua kabel optik di udara akan ditertibkan dan ditanam di bawah (tanah),” ucapnya.

“Dinas Bina Marga sudah tepat dan harus ditingkatkan lagi merapikan kabel optik di udara,”

Ketua Fraksi Gerindra DPR RI Ahmad Muzani menyebut implementasi kebijakan zonasi dalam sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) menimbulkan persoalan. Untuk itu, Muzani  meminta pemerintah untuk meninjau kebijakan zonasi dalam sistem PPDB.

“Sejak 2017 kebijakan ini dikeluarkan dalam pandangan kami belum ada suatu terobosan kebijakan kementerian pendidikan yang signifikan untuk menyempurnakan kebijakan ini. Maka kami mohon dengan hormat kementerian pendidikan dan kebudayaan untuk mendengarkan semua ini sebagai sebuah keluhan orang tua didik, kerisauan masyarakat, dan calon siswa. Kalau perlu menurut kami kebijakan ini ditinjau ulang,” kata Muzani, Selasa (11/7/2023).

Sekretaris Jenderal Partai Gerindra itu menjelaskan persoalan yang muncul adalah masifnya manipulasi Kartu Keluarga (KK) sebagai salah satu syarat utama untuk mendaftar ke sekolah tujuan. Misalnya, calon siswa melakukan migrasi domisili lewat Kartu Keluarga (KK) ke wilayah dekat sekolah yang dinilai favorit atau unggulan oleh orang tua.

Kemudian Keterbatasan daya tampung dan jumlah sekolah negeri membuat berbagai sekolah negeri tersebut kelebihan calon peserta didik baru (CPDB). Lalu, sekolah kekurangan siswa, jual beli kursi, dan tidak tertampungnya siswa jalur aspirasi dalam satu zonasi di sekolah negeri.

Muzani berharap pemerintah tak ragu untuk menarik kebijakan PPDB ini seperti yang sudah dilakukan sebelumnya terkait ditiadakannya Ujian Nasional (UN).

“Artinya masalah PPDB ini justru menimbulkan ketidakadilan dan menjadi masalah hari-hari ini. Kalau pemerintah tempo hari tentang Ujian Nasional saja sesuatu yang begitu lama menjadi persoalan. Kalau soal baik semua kebijakan pendidikan pasti maksudnya bagus Ujian Nasional pun maksudnya bagus. Tapi kan selalu menimbulkan ekses dan masalah-masalah dan masalah, akhirnya pemerintah mengambil keputusan menarik penyelenggaraan ujian nasional,” jelas Muzani.

“PPDB ini maksudnya juga bagus untuk pemerataan sekolah yang lebih baik, tapi menimbulkan ekses dan seterusnya, sampai kemudian calon siswa yang merasa ingin masuk ke sekolah itu dia harus manipulasi data alamat dan seterusnya, ini kan jadi nggak sehat suasana ini. Sebaiknya pemerintah menurut saya nggak usah ragu tarik kembali tarik kebijakan ini untuk dilakukan evaluasi dan dilakukan penyempurnaan,” tutup Muzani.

PALU, – Ada yang berbeda dari alat peraga kampanye calon anggota legislatif (Caleg) dari Partai Gerindra untuk Pemilu tahun 2024. Jika lazimnya alat peraga kampanye berupa poster, baliho, spanduk atau stiker para Caleg lebih menonjolkan foto figur Caleg bersangkutan, kali ini salah satu Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Gerindra, Abdul Karim Aljufri justru lebih menonjolkan foto-foto Ketua Umum Partai Gerindra, H. Prabowo Subianto.

Sedangkan identitas terkait Caleg, hanya tulisan nama dan nomor urutnya.

Terkait hal itu, Abdul Karim Ajufri yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris DPD Gerindra Sulteng dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sulteng menjelaskan, dalam setiap alat peraga kampanyenya, pihaknya sengaja lebih menonjolkan foto-foto figur Prabowo Subianto dengan label PRABOWO PRESIDEN 2024.

“Misi sesungguhnya dan utama para Caleg dan Kader Partai Gerindra pada Pemilu 2024 adalah memenangkan Bapak Prabowo Subianto menjadi Presiden RI,” kata Abdul Karim Aljufri di Palu, Rabu (14/06/2023).

Abdul Karim Aljufri meyakini bahwa para Caleg atau Anleg dan kader Partai Gerindra di Sulawesi Tengah, sudah cukup dikenal oleh masyarakat khusus di daerah pemilihannya masing-masing. Untuk itu, alat peraga kampanye yang dibutuhkan tidak harus menonjolkan foto caleg bersangkutan. Ia menyontohkan bahwa karir politik yang diraihnya saat ini sepenuhnya hasil gemblengan dan campur tangan Prabowo Subianto.

“Saya ini bisa jadi seperti ini sekarang karena Pak Prabowo. Jadi untuk mengkampanyekan diri cukup nama dan nomor urut saja. Yakin saja jika kita selalu dan terus berbuat untuk masyarakat di dapil kita, mereka pasti ingat siapa kita,” ujar Abdul Karim Aljufri. (***)

Sumber: Sultengnews.com

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman, berkomentar soal isu Mahkamah Konstitusi (MK) sudah memutuskan Pemilu 2024 menggunakan sistem proporsional tertutup. Menurut Habiburokhman, jika isu tersebut benar, maka hal ini bisa menimbulkan bahaya.

“Apa MK akan buat proporsional tertutup? Ini bahaya. Hampir semua parpol penyusunan calegnya terbuka. Kalau tertutup, [bisa] chaos. Yang sudah daftar pasti mundur dan kita akan sulit cari pengganti,” ucap Habiburokhman, Selasa (30/05/2023).

Menurutnya, hal itu tak hanya akan terjadi pada caleg di level DPR RI saja. Tetapi juga di level daerah, seperti di DPRD Provinsi hingga DPRD Kabupaten/Kota.

“Sehingga ini bisa ada masalah politik genting. Taruhannya bisa penyelenggaraan pemilunya. Bagaimana pemilu bisa terselenggara baik kalau ada kisruh daftar caleg yang berubah dari terbuka jadi tertutup?” tanyanya.

Apalagi, kata Habiburokhman, yang akan berantakan bukan cuma daftar caleg yang sudah disusun saja. Tetapi juga orientasi bagi para caleg yang sebelumnya digelar terbuka bagi siapa pun, tak terbatas pada latar belakangnya.

“Gerindra kan terdiri dari petani, purnawirawan, nelayan, perempuan. Masing-masing kirim kader untuk caleg. Kalau terbuka, kami adil sebagai pemimpin. Tapi kalau tertutup, [untuk memilih] siapa yang nomor urut satu, pasti yang lain merasa tidak dihormati,” ujar Habiburokhman.

Berbeda dengan sistem proporsional terbuka yang memungkinkan masyarakat memilih caleg yang mereka sukai, di proporsional tertutup masyarakat hanya bisa memilih logo partai saja. Setelah itu baru partai akan menentukan siapa yang akan menduduki kursi parlemen berdasarkan nomor urut caleg yang sudah disiapkan.

“Nomor urut ini menentukan kalau [proporsional] tertutup. Sehingga pembinaan yang selama ini dilakukan bisa berantakan kalau ada perubahan. Ini enggak gampang. Kalau dipaksakan 2024 repot, repot,” tutupnya.

Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, merespons pernyataan Menko Polhukam sekaligus Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Mahfud MD ihwal aliran dana kasus dugaan korupsi pembangunan menara base transceiver station (BTS) 4G yang mengalir ke tiga partai politik.

Dasco meyakini kabar tersebut hanya gosip politik belaka. Apalagi, kata Dasco, Mahfud MD saat memberi keterangan tidak menyebut salah satu nama partai politik.

“Ada wartawan yang mencoba menggiring pertanyaan pada salah satu partai termasuk Partai Gerindra, tetapi Pak Mahfud itu menyebut bahwa itu hanya gosip politik. Berarti itu faktanya hanya gosip politik,” kata Dasco, Rabu (24/05/2023).

Pada kesempatan itu, Dasco secara tegas juga membantah dugaan aliran dana yang mengalir ke Partai Gerindra. Dia berharap hal seperti ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua.

“Karena itu memang tidak betul dan rakyat sudah pintar pada saat survei diumumkan elektabilitas Partai Gerindra naik dan Pak Prabowo juga naik dan kemudian ada gosip-gosip politik semacam ini,” katanya.

Dasco menuturkan bahwa pihaknya tidak langsung melakukan rapat khusus pasca diisukan terdapat sejumlah parpol menerima aliran dana kasus dugaan korupsi BTS.

“Gerindra, kita justru kaget dengar ada aliran, sementara keterkaitannya memang enggak ada sama sekali soal BTS itu,” ucapnya.

Mengenai beredar luas skema bagan yang diduga peta aliran korupsi, dia menduga hal itu hanya untuk menjatuhkan elektabilitas Ketum Gerindra, Prabowo Subianto.

“Tapi saya pikir ya yang begitu-begitu mungkin tidak laku karena rakyat sudah pintar dan kita dorong terus penegakan hukumnya dan kita akan sama-sama memantau seperti Pak Mahfud bilang biarlah proses hukum yang menentukan,” pungkasnya.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Dalam membangun fondasi generasi mendatang yang sehat, cerdas dan tangguh. Pemerintah Indonesia melalui kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto menciptakan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebagai Mitra Badan Gizi Nasional (BGN), Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas memastikan bahan baku terbaik yang akan diolah di Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2.

Dr. Hendri Tumbur Simamora, Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, menyampaikan bahwa Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berasal dari dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 nantinya, bahan baku harus berpangkal dari hasil produksi petani lokal Humbang Hasundutan. 

“Bahan baku dapur terutama sayur dan buah saya usahakan dan saya pastikan dari Humbang Hasundutan. Dengan kita langsung ke petani, ini yang akan membuat harga kita lebih kompetitif. Saya akan memilih dari bahan baku terbaik, nah bahan baku terbaik itu kita dapat langsung dari petani,” ujar Dr. Hendri Tumbur saat Podcast Bincang MBG, di Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Sabtu, 6 September 2025.

Sebelumnya Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas telah meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 di Desa Sihite, Dolok Sanggul, Humbahas, Sumatera Utara, Jumat, 23 Mei 2025 lalu. Sudah berjalan 3 bulan dan belum ada masalah atau pun komplain dari pihak penerima manfaat, dan ini juga yang memacu Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas terus mengawasi pengelolaan dan pendistribusian MBG kepada pelajar.

Saat podcast bincang "Makan Bergizi Gratis (MBG)" yang dipandu oleh MC/Pegiat Media Sosial Harmoko Sinaga ini, Dr. Hendri memaparkan bahwa anggaran Pemerintah dalam memenuhi Makan Bergizi Gratis berkisar Rp. 8.000 – Rp. 10.000 per porsi atau per siswa. Dengan nominal demikian, pihak Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas memperhitungkan dana tersebut agar mendapat menu yang bergizi dan kualitas untuk dikonsumsi para pelajar.

“Dilihat dari support Pemerintah itu rata rata Rp. 8 ribu sampai Rp. 10 ribu, kalau kita lihat Rp. 8 ribu, Rp. 10 ribu itu bisa menghasilkan apa sih. Nah kita jangan lupa kalau di situ ada skala ekonomis, ketika skala ekonomisnya tercapai, misalnya kita beli 10 ribu, beli 100 ribu itu pasti berbeda. Jadi kalau berdasarkan rupiah yang digelontorkan oleh Pemerintah per orang, per siswa 10.000, maka tidak akan cukup ini. Tetapi sebenarnya cukup memadai, karena kita memproduksi dengan jumlah besar. Kemudian yang kedua, dari mana kita ambil bahan bakunya, kami langsung mengambil dari petani, kami motong jalur distribusi pengepul dan tengkulak,” jelas Dr. Hendri yang juga Ketua DPC Gerindra Humbahas.

Dr. Hendri selaku ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, memastikan makanan yang diproduksi berupa makanan yang lengkap seperti karbohidrat, protein hewani atau nabati, serat sayuran atau buah. “Standar Gizi di MBG itu sudah ditentukan dan BGN sendiri sudah menentukan ahli gizi di setiap dapur, artinya kalau dapur itu konsisten, kepala SPPGnya (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi), ahli gizi berkoordinasi bahu membahu tentu mereka akan menentukan menu sesuai angka kecukupan gizi (AKG),” kata Dr. Hendri masih dalam podcast bincang MBG.

Arnold P.G Lumban Gaol selaku Jaringan Petani Organik Humbang Hasundutan yang juga Pemerhati Humbang Hasundutan, menyampaikan dalam "podcast bincang Makan Bergizi Gratis (MBG)" itu, program Presiden RI ini jangan menjadi malapetaka untuk di Humbang Hasundutan. Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai mitra BGN diminta harus benar benar melakukan dengan tanggung jawab.

“Bagaimana semua pihak, kita sebagai orang tua ingin memastikan program ini tidak menjadi malapetaka bagi anak didik. Orang tua punya kendali sangat minim, anak SMA bisa memilah mana makanan yang layak untuk dimakan, anak SMP juga mungkin udah, anak SD atau PAUD sama sekali tidak punya kemampuan mensortir makanan yang harus mereka makan. “Dikasih” oleh guru makanan dimakan, maka terjadilah itu berbagai kasus. Pelaksanaannya MBG ini yang membuat penting kita cermati, teman teman (pengelola) yang melaksanakan ini betul betul dengan tanggung jawab,” kata Arnold.

Implementasi Makan Bergizi Gratis bukan hal yang mudah memasak untuk 3.000 orang setiap hari. Lanjut Arnold, sebagai petani, proses yang panjang untuk bisa dikonsumsi oleh pelajar dengan asupan bergizi, pengelola harus pintar memilah milih bahan baku yang akan diproduksi.

“Melibatkan bahan baku makanan itu kurang lebih 20 jenis/item yang disediakan. Dengan rantai pasok yang panjang, lalu diantar ke berbagai tempat bukan di satu tempat dengan jangkauan jarak yang relatif. Dengan harga Rp. 10 ribu per porsi, jadi poin poin itu yang program ini rentan resiko. Kita sebagai orang tua ini mengingatkan latar belakang itu. Kalau tadi tidak melibatkan tanaman atau makan, tidak segitunya kita waswas. Di Humbang Hasundutan jangan sampe terjadi resiko resikonya itu, resikonya itu keracunan paling tinggi meninggal. Jangan sampai terjadi dulu baru kita sibuk mencari jawaban. Misalnya bahan bahan mana yang sekian jam jadi racun, bahan bahan mana yang sekian jam dimasak akan basi. Walau pun ditangani dengan SOP,” ucap Arnold.

Di akhir sesi "podcast bincang Makan Bergizi Gratis" rangkaian dalam peresmian Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, Dr. Hendri Tumbur Simamora menegaskan beberapa poin penting.

Pertama penerima manfaat anak anak sekolah di Humbang ini harus mendapatkan yang terbaik, termasuk zero toleransi untuk hasil produksi yang merugikan kesehatan peserta didik.

Kedua, sekolah ketika akan membuat MoU dengan yayasan penyedia manfaat harus tahu dan minta penjelasan perihal dapur dan fasilitasnya, keamanan dan higienisnya. Inilah mitigasi risiko pertama yang harus diambil stakeholder dalam hal ini kepala sekolah dan komite sekolah untuk menjaga anak anak itu terhindar dari yang kita tidak inginkan.

Ketiga, Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dapat melakukan pengecekan terhadap dapur dapur yang dilaporkan atau diduga menghasilkan produk yang tidak sesuai atau basi secara berulang ulang, apalagi terdapat laporan dari orang tua atau sekolah telah ada korban. 

Keempat, yayasan bukan berada di atas pemerintah daerah dengan mengatas namakan BGN pusat, yayasan harus menerima pengawasan dari Dinas Kesehatan atau pun Dinas Pendidikan yang ingin meninjau dapur tersebut karena adanya laporan dari sekolah atau pun orang tua siswa. 

Kelima, MoU dengan sekolah itu bukan sesuatu yang sakral sehingga tidak dapat diubah apabila stakeholder penerima manfaat selama ini mendapatkan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Seperti makanan sering bermasalah dan basi, sekolah juga sudah memberikan informasi dengan pihak yayasan atau pengelola dapur tetapi tidak ada perbaikan terhadap menu yang diberikan, maka dengan dasar itu pihak sekolah sebagai stakeholder dapat memutuskan atau membatalkan MoU tersebut karena penyedia MBG bukan hanya satu yayasan, dengan demikian sekolah tersebut dapat dialihkan ke yayasan pemberi manfaat yang lain.

Humbahas, Gerindra Humbahas - Ketua DPC Gerindra Humbang Hasundutan yang juga Ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, Dr. Hendri Tumbur Simamora meninjau kebun jeruk milik petani di Desa Siponjot, Kecamatan Lintong Nihuta, Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Sabtu, 20 September 2025. 

Kunjungan ini sebagai bagian dari tindak lanjut usai penandatanganan perjanjian kerja sama antar Koperasi Desa Merah Putih Siponjot dengan Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas kemarin, Jumat, 19 September 2025 yang disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dalam hal ini sebagai Ketua Satgas Nasional Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.
 

“Kita (Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas) sudah membuat  MoU kemarin dengan Desa Siponjot, menindak lanjuti MoU, karena saya tidak mau sekedar MoU saja. Tapi kita harus melakukan yang real (nyata). Desa yang istimewa ini, keinginan kita langsung melakukan peninjauan ke lapangan melakukan transaksi. Jeruk ini penting, karena buah harus ada di dalam menu Makan Bergizi Gratis (MBG) ini. Di beberapa tempat di Humbang Hasundutan ini jeruk tidak semua panen, dan kebetulan sekali ini ada dan jeruknya istimewa jeruk madu Thailand,” kata Dr. Hendri Tumbur saat berkunjung ke Ladang Jeruk Situa Silaban.

Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas melalui Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan merupakan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mitra Badan Gizi Nasional (BGN). Sebagai pengelola dan pendistribusian program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) ke ribuan pelajar di Kabupaten Humbang Hasundutan, Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sudah meresmikan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 dan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2 beberapa waktu lalu. Diharapkan program MBG ini mampu membawa pelajar menuju SDM unggul menyongsong Indonesia Emas 2045 mendatang.

“Tentunya kehadiran program ini di Humbahas diharapkan akan mampu membawa anak anak didik menuju SDM yang unggul menyongsong Indonesia Emas 2045. Kami sebagai kader Gerindra, dan masyarakat umum sangat mendukung program ini. Kami telah membangun dapur sesuai standar BGN termasuk kualitas dan higienisnya,” kata Dr. Hendri Tumbur Simamora.

Jeruk merupakan buah yang terkenal dengan kaya akan vitamin C, serta memiliki rasa segar dan beragam manfaat kesehatan, mulai dari meningkatkan kekebalan tubuh hingga kesehatan jantung. Sehingga buah jeruk disarankan menjadi menu pada Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Kepala Desa Siponjot, Deka Seply Silaban menyampaikan ‘Ladang Situa Silaban’ kebun jeruk yang dimilikinya itu merupakan jeruk yang berasal dari Thailand yang dibawa oleh orang Toba Simalungun.

“Namanya Madu Thailand, tapi oleh beberapa petani, komunitas petani sudah kita patenkan sebenarnya, tapi belum keluar. Namanya nanti Jeruk Madu Toba Varietas Thailand, jadi Tobanya itu yang kita tonjolkan. Memang ini oleh penemu katanya ini dari Thailand, ada warga Nababan yang waktu itu diutus ke Thailand untuk studi banding, kemudian dia kembangkan ini di Kabupaten Simalungun,” jelas Deka Silaban saat mendampingi ketua Yayasan Holong Ondolan meninjau ladang jeruk.

Sebanyak 1 ton jeruk madu tersebut akan mulai disalurkan pada besok hari, Minggu, 21 September 2025 ke Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 1 dan Dapur MBG Gerindra Holong Ondolan 2, setelah diseleksi kualitas dan dilakukan pemilihan buah yang terbaik oleh Yayasan Holong Ondolan Indonesia  Emas melalui Koperasi Holong Do Ondolan.

Lanjut, Deka Seply Silaban, Kepala Desa Siponjot, menjelaskan ladang yang berukuran luas kurang lebih 9 hektare itu ada beberapa tanaman yang dibudidayakan, mulai dari buah hingga sayur sayuran untuk bahan baku Makan Bergizi Gratis.

“Beberapa bahan yang dibutuhkan antara lain, kita punya sapi, panen tomat, ada juga cabai, ada juga bunga brokoli, kol dan kentang kita akan tanam. Itu yang tersedia di ladang kita, alpukat juga ada kita tanam. Dan rencana kita nanti sesuai MoU (perjanjian) kita antara Desa Siponjot dengan bapak Simamora (ketua Yayasan Holong Ondolan), nanti koperasi yang akan menangani. Jadi kita nanti yang menjual ke koperasi. Kita aktifkan peran koperasi di situ, sehingga sesuai tujuan koperasi itu meningkat kesejahteraan anggota (koperasi) juga masyarakat supaya nyata adanya,” kata Deka Silaban.

Melalui Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas sebagai mitra BGN, Deka Silaban sekaligus selaku petani Humbang Hasundutan berharap, pihak Yayasan Holong Ondolan dapat memberikan harga yang bersaing pada hasil produksi hasil pertanian mengingat perawatan tanaman yang bagus.

“Kami dari petani juga koperasi Desa Merah Putih, berharap sesuai Pemerintah Pusat tujuan pak Prabowo, sesuai Inpres nomor 9 tahun 2025, tujuannya meningkatkan kesejahteraan para petani dalam hal ini di Humbang Hasundutan, kami berharap dalam hal ini kepada pak Hendri Tumbur sebagai ketua Yayasan Holong Ondolan Indonesia Emas, harganya bisa kompetitif, para petani bisa merasakan peningkatan harga setelah kehadiran Yayasan,” tandas Deka Seply Silaban.

Selain dipasarkan di beberapa daerah di Kabupaten Humbahas juga para ASN (Aparatus Sipil Negara ) yang berada di Humbang Hasundutan, jeruk hasil pertanian Deka Seply Silaban ini juga telah merambah pasar ke berbagai kota seperti Sibolga, Medan, juga Jakarta. Ladang jeruk milik Deka Silaban ini juga dijadikan agrowisata, pengunjung bisa memetik sendiri buah jeruk dari pohonnya sehingga menjadi daya tarik yang bisa dinikmati oleh wisatawan saat berada di Kabupaten Humbang Hasundutan khususnya Kecamatan Lintong Nihuta, Desa Siponjot.

Jakarta, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam mendukung proses perdamaian dunia, khususnya di kawasan Timur Tengah. Hal tersebut disampaikan Kepala Negara dalam keterangannya di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Selasa, 14 Oktober 2025, usai menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh di Republik Arab Mesir.

“Saya baru saja tiba dari Mesir, dari Sharm El-Sheikh. Di sana hadir banyak tokoh dari berbagai negara untuk menyaksikan penandatanganan pokok-pokok persetujuan rencana gencatan senjata yang nantinya akan mengarah pada perdamaian menyeluruh,” ujar Presiden.

Presiden menilai, penandatanganan dokumen perdamaian tersebut merupakan langkah awal yang sangat baik dalam upaya bersama menuju perdamaian yang berkelanjutan. Ia juga menyambut positif perkembangan terbaru di kawasan, seperti dimulainya gencatan senjata dan rencana penarikan pasukan Israel secara bertahap dari wilayah Gaza.

“Yang penting, gencatan senjata sudah berjalan. Selanjutnya pasukan Israel akan mulai ditarik, tentunya sesuai tahapan yang telah disepakati. Para sandera juga sudah dilepaskan,” kata Presiden.

Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi atas kepercayaan komunitas internasional yang terus melibatkan Indonesia dalam proses besar menuju perdamaian dunia. Ia menegaskan, hal tersebut sejalan dengan tekad bangsa Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai keadilan dan kemanusiaan.

“Memang ini tekad kita sebagai bangsa. Tekad saya pribadi, puluhan tahun saya membela Palestina, sejak saya masih muda. Kita konsisten mendukung kemerdekaan dan perjuangan rakyat Palestina,” lanjutnya.

Dalam keterangannya, Presiden juga menegaskan konsistensi Indonesia dalam menunjukkan komitmen nyata terhadap perjuangan rakyat Palestina. Ia menyebut Indonesia aktif menyalurkan bantuan kemanusiaan, baik melalui jalur udara maupun laut.

“Kita kirim bantuan, kita kirim kapal, kita kirim pesawat Hercules berkali-kali. Rakyat Palestina dan rakyat Timur Tengah tahu betul bagaimana komitmen Indonesia. Kita juga sudah kirim ribuan ton beras, dan kita akan terus berkomitmen untuk mendukung perjuangan ini,” tegas Presiden.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menyampaikan kesiapan Indonesia untuk berkontribusi menjaga stabilitas dan keamanan kawasan, termasuk melalui pengiriman pasukan perdamaian jika diperlukan.

“Saya ditanya oleh pihak-pihak yang menjadi mediator utama — Amerika Serikat, Turki, Qatar, dan Mesir — tentang kesiapan Indonesia. Saya jawab, kami siap,” pungkasnya. (sumber berita: gerindra.id)

Republik Arab Mesir, Gerindra Humbahas - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perdamaian Sharm El-Sheikh yang digelar di International Congress Centre, Sharm El-Sheikh, Republik Arab Mesir, pada Senin, 13 Oktober 2025.

Forum tingkat tinggi ini mempertemukan sejumlah pemimpin dunia untuk menyaksikan penandatanganan perjanjian perdamaian dan penghentian perang di Gaza, sebuah langkah penting menuju stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Setibanya di lokasi acara, Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Republik Arab Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Keduanya berjabat tangan dan saling bertukar salam hangat sebelum Presiden Prabowo melanjutkan menuju ruang tunggu utama.

Di ruang tunggu tersebut, Kepala Negara tampak berbincang dan berinteraksi dengan sejumlah pemimpin dunia yang hadir dalam suasana hangat dan penuh semangat perdamaian.

Selanjutnya, Presiden Prabowo bersama para pemimpin negara peserta KTT menuju area sesi foto bersama. Sebelum sesi utama, setiap kepala negara berfoto berdua dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, selaku Co-Chair KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo tampak bersalaman dan berbincang hangat dengan Presiden Trump.

Pada sesi foto bersama, Presiden Prabowo berdiri di barisan depan, berdampingan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan Wakil Presiden Persatuan Emirat Arab (PEA) Syekh Mansour bin Zayed Al Nahyan. Momen ini menjadi simbol solidaritas dan tekad kolektif para pemimpin dunia dalam mendukung perdamaian di kawasan Timur Tengah.

Usai sesi foto, para kepala negara bergerak menuju ruang utama untuk menyaksikan penandatanganan dokumen perdamaian, yang ditandatangani oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Emir Qatar Syekh Tamim bin Hamad Al Thani.
 

Presiden Prabowo tampak menyaksikan langsung prosesi penandatanganan tersebut, duduk bersebelahan dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron.

Kehadiran Presiden Prabowo dalam KTT Perdamaian Sharm El-Sheikh menegaskan komitmen kuat Indonesia dalam upaya menciptakan perdamaian dunia serta memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan di tingkat global, sejalan dengan amanat Pembukaan UUD 1945. (sumber berita: gerindra.id)

Partai Gerindra memasuki usia ke-18 tahun, dalam memperingati HUT ini, Ketua Partai Gerindra, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora melakukan aksi gotong royong membersihkan lingkungan di kawasan Danau Toba Desa Sinambela, sekitaran Bakkara, (Baktiraja, Tipang, Janji Raja) bersama para kader Gerindra.

Partai pimpinan Presiden Prabowo Subianto itu mengangkat tema “Kompak, Bergerak, Berdampak”. Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora mengatakan tema tersebut sebagai pengingat bagi seluruh kader partai untuk terus menjaga kekompakan dan diminta bergerak bersama dalam menjaga lingkungan.

“Inilah salah satu implementasi dari kekompakan seluruh kader kader, terutama kader PAC Gerindra Baktiraja, mereka kompak dan bergerak dalam membersihkan lingkungan kawasan Danau Toba,” kata Dr. Hendri Tumbur Simamora.

Pembersihan eceng gondok ini dilakukan dengan pola manual dengan mengandalkan tenaga manusia, upaya bergerak bersama memulihkan ekosistem perairan, menjaga fungsi danau.

“Kegiatan pembersihan eceng gondok ini sangat bermanfaat untuk kelestarian kawasan Danau Toba. Ke depannya kita berharap Baktiraja ini bisa menjadi destinasi wisata yang lebih baik dan jadi tempat wisata yang diandalkan untuk Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) ini,” lanjut Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas itu.

Tidak hanya melakukan aksi gotong royong bersih bersih lingkungan kawasan Danau Toba saja, DPC Partai Gerindra Kabupaten Humbang Hasundutan juga menggelar kegiatan bakti sosial dengan membagikan paket sembako kepada masyarakat di Desa Marbun Toruan.

Bakti sosial tersebut dilaksanakan di Desa Marbun Toruan, Kecamatan Baktiraja dan sekitarnya. Paket sembako dibagikan kepada para lansia, disabilitas serta masyarakat kurang mampu sebagai sasaran utama untuk membantu kebutuhan hidup.

“Perayaan HUT Gerindra harus menjadi ruang untuk berbagi kebahagiaan dan memperkuat hubungan dengan masyarakat. Karena kebahagiaan sejatinya lahir dari kepedulian dan kebersamaan,” tutup Dr. Hendri Tumbur selaku Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Humbang Hasundutan.

Kemudian, setelah kegiatan bakti sosial pembagian paket sembako, Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas Dr. Hendri Tumbur Simamora kunjungi rumah kader Gerindra Humbahas yang rusak akibat pohon tumbang yang terjadi pada Minggu,1 Februari 2026 lalu secara tiba-tiba, tidak ada gejala karena angin kencang maupun tanah longsor.

Berbagai kegiatan pengabdian PAC Partai Gerindra Kabupaten Humbahas itu, selaras mengikuti dengan pernyataan perintah dari Sekjen Partai Gerindra, Sugiono, seluruh kader bahwa terjun ke kancah politik ditujukan untuk membela kaum yang lemah, kaum yang miskin, dan kaum yang tertindas, seperti yang tercantum dalam jati diri kader Gerindra.

“Kita berjuang untuk membangun sebuah bangsa yang terhormat, yang adil dan makmur, dan disegani oleh bangsa lain karena keadilan dan kesejahteraan rakyatnya,” kata Sugiono, di Jakarta, Jumat, 6 Februari 2026.

Doloksanggul, Gerindra Humbahas - Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Paniaran Nababan, menghadiri Hari Ulang Tahun (HUT) ke 18 Partai Gerindra, di halaman Mal Pelayanan Publik, Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Minggu, 8 Februari 2026.

Dengan mengusung tema HUT Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Tahun 2026 ini, “Kompak Bergerak, Berdampak” yang sangat relevan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Bupati Humbahas menegaskan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab)  Humbang Hasundutan siap berkolaborasi dengan DPC Partai Gerindra Humbahas yang diketuai Dr. Hendri Tumbur Simamora itu.

“Kami selaku OPD Humbang Hasundutan siap berkolaborasi dengan partai demi memajukan Kabupaten Humbang Hasundutan kita ini. Atas nama pemerintah Humbang Hasundutan beserta masyarakat kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Partai Gerindra yang 18 tahun semoga sukses selalu, kompak dan solid, horas,” tutup Bupati Humbahas dalam kata sambutannya.

Kegiatan Merayakan HUT ke 18 Partai Gerindra ini diawali dengan senam pagi bersama Bupati Humbahas dan ketua DPC Humbahas Dr. Hendri Tumbur Simamora, kemudian membersihkan jalan sekaligus drainase gorong gorong dan ditutup dengan bakti sosial pembagian paket sembako kepada masyarakat yang membutuhkan.

Perayaan HUT ke-18 Gerindra ini, menurut Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora, merupakan sinergi nyata antara Pemerintah Humbang Hasundutan dengan Partai Gerindra Humbang Hasundutan.

“Kolaborasi yang nyata dari OPD Humbahas dengan Partai Gerindra, kompak bergerak untuk kemajuan daerah kita,” kata Dr. Hendri Tumbur Simamora, Ketua DPC Gerindra Humbahas.

Turut hadir dalam acara tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Camat Doloksanggul, Lurah Pasar Doloksanggul, serta Sekjen Partai DPC Gerindra Humbahas, Darwin Marbun, anggota DPRD Fraksi Gerindra Andreas Yudistira Simamora, dan anggota DPRD Fraksi Gerindra Bosfer Nababan.

Sebelumnya pada Kamis, 5 Februari 2026 lalu, DPC Partai Gerindra Humbang Hasundutan bersama PAC Partai Gerindra Baktiraja juga telah melakukan kegiatan kompak, bergerak bersama membersihkan eceng gondok dengan para kader Gerindra Humbahas di kawasan Danau Toba, Kecamatan Baktiraja.

Lanjut, Dr. Hendri Tumbur Simamora mengatakan tema HUT ke 18 Gerindra tahun ini, pengingat bagi seluruh kader partai untuk terus menjaga kekompakan dan diminta bergerak bersama dalam menjaga lingkungan. “Inilah salah satu implementasi dari kekompakan seluruh kader kader terutama kader Gerindra PAC Baktiraja, mereka kompak dan bergerak dalam membersihkan lingkungan kawasan Danau Toba,” kata Dr. Hendri Tumbur Simamora.

Pembersihan eceng gondok ini dilakukan dengan pola manual dengan mengandalkan tenaga manusia, upaya bergerak bersama memulihkan ekosistem perairan, menjaga fungsi danau. “Kegiatan pembersihan eceng gondok ini sangat bermanfaat untuk kelestarian kawasan Danau Toba.

“Ke depannya kita berharap Baktiraja ini bisa menjadi destinasi wisata yang lebih baik dan jadi tempat wisata yang diandalkan untuk Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas) ini,” pesan Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas itu. (gerindra humbahas.id)

Onanganjang, Gerindra Humbahas - Komitmen DPC Partai Gerindra Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mendukung kebijakan strategis pemerintah pusat serta memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, Forkopimda dan seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan pemerintahan yang efektif, solid, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Humbang Hasundutan, Dr. Hendri Tumbur Simamora mengintruksikan kepada seluruh Pimpinan Anak Cabang (PAC) untuk menggalang kerja sama dan silaturahmi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca).

PAC Gerindra Onanganjang mengambil inisiatif untuk melaksanakan instruksi tersebut, Porman Aritonang selaku ketua PAC Gerindra Onanganjang bersama jajaran Ranting dengan jumlah 10 Ranting di Kecamatan Onanganjang bertemu dengan Forkopimca yang merupakan forum koordinasi pimpinan tingkat kecamatan yang terdiri dari Camat, Kapolsek, dan Danramil, di Desa Onanganjang, Kecamatan Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara.

Instruksi tersebut untuk menjalin kerja sama jalur struktural penting menyampaikan kebijakan, koordinasi strategi dan memantau pelaksanaan program partai di tingkat akar rumput.

Komunikasi ini bersifat dua arah, melibatkan pertukaran pesan, feedback, dan penggunaan saluran resmi untuk memperkuat sinergitas.

Dr. Hendri Tumbur Simamora selaku Ketua DPC Partai Gerindra Humbang Hasundutan mengatakan, pertemuan antara PAC Gerindra Onanganjang dengan Forkopimca dapat bersinergi dengan baik dan melegalkan secara resmi kepengurusan cabang beserta ranting.

“Kita berharap ke depannya dilakukan segera pelantikan PAC lengkap dengan Pimpinan Ranting,” kata Dr. Hendri Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas, Kamis, 12 Februari 2025.

Sementara itu, dalam pertemuan PAC Partai Gerindra Onanganjang dengan Forkopimca, Porman Aritonang selaku ketua PAC menyampaikan bahwa kader kader pimpinan anak cabang Onanganjang akan terus mendukung kebijakan Presiden Indonesia Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

“Kami sebagai masyarakat Onanganjang terus mendukung kinerja Presiden selagi untuk kepentingan rakyat, apalagi program prioritas Bapak Presiden Prabowo Makan Bergizi Gratis untuk anak anak kita,” kata Porman Aritonang.

Selaras dengan tema HUT ke-18 Partai Gerindra mengusung tema “Kompak, Bergerak, Berdampak” tersebut, PAC Onanganjang yang diketuai oleh Porman Aritonang, kompak, bergerak, berdampak dengan bersinergi bersama Forkopimca Onanganjang, Kabupaten Humbang Hasundutan. (gerindra humbahas.id)

Pakkat, Gerindra Humbahas - PAC Partai Gerindra Pakkat gelar bakti sosial berkolaborasi dengan Pemerintah Desa Pakkat Hauagong. Kegiatan bakti sosial dengan aksi bersih bersih lingkungan itu dilaksanakan di Desa Pakkat Hauagong, Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Jumat, 13 Februari 2026.

Menyongsong HUT-18 Partai Gerindra dengan tema “Kompak Bergerak Berdampak”, PAC Gerindra Pakkat yang diketuai Parlindungan Nainggolan bergerak melakukan kegiatan gotong royong bersama Pemerintah Desa Pakkat Hauagong.

Kepala Desa Pakkat Hauagong Murdin Tinambunan menyambut baik aksi bakti sosial tersebut, membersihkan taman dan jalan sekitaran Desa Pakkat Hauagong.

“Bentuk kepedulian kita bersama untuk menjaga kebersihan dan keindahan kota Pakkat,” kata Kades Pakkat Hauagong.

Menanggapi kegiatan bakti sosial gotong royong PAC Gerindra Pakkat, Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora menyambut baik kegiatan tersebut karena para kader mampu menjalankan instruksi Presiden Prabowo Subianto dengan baik.

“Saya berharap aksi kompak bergerak dan berdampak ini dapat terus berjalan dengan baik sesama para kader partai Gerindra,” kata Dr. Hendri Tumbur.

Kades Pakkat didampingi Kapolsek Pakkat Akp S. Damanik meminta kepada ketua Gerindra Humbahas Dr. Hendri Tumbur Simamora agar kegiatan bakti sosial bisa berjalan setiap tahunnya.

Sebelumnya Sekjen Partai Gerindra, Sugiono pada saat HUT-18 Partai Gerinda, menyampaikan bagi seluruh kader partai untuk terus menjaga kekompakan dan kesatuan dan terus bergerak maju.

“Partai Gerindra genap berusia 18 tahun. Sebuah usia yang cukup matang dalam sebuah perjalanan pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara,” kata Sugiono, di Jakarta, pada Jumat, 6 Februari 2026 lalu.

Turut hadir para kader ranting Partai Gerindra dari 22 Desa di Kecamatan Pakkat, Kepala Desa Pakkat Hauagong, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, dan Kapolsek Pakkat.

Di akhir kegiatan, Ketua PAC Gerindra Pakkat, Parlindungan Nainggolan menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPC Partai Gerinda Humbahas Dr. Hendri Tumbur Simamora karena selalu mendukung kegiatan PAC Partai Gerindra Pakkat.

“Terima kasih kepada bapak Hendri atas perhatiannya terhadap kader, atas ketulusan dalam menjalankan roda organisasi politik untuk kemajuan daerah Kabupaten Humbang Hasundutan,” tutup Parlindungan Nainggolan, Ketua PAC Gerindra Pakkat. (gerindra humbahas.id)

Humbang Hasundutan, Gerindra Humbahas — Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Humbang Hasundutan (Humbahas), Dr. Hendri Tumbur Simamora, S.E., M.Si., bersama Sekretaris, Darwin Marbun, jajaran pengurus dan kader melakukan kunjungan silaturahmi ke Markas Komando (Mako) Kepolisian Resor (Polres) Humbang Hasundutan untuk menjalin kolaborasi dalam mencapai tujuan bersama mengenai kemaslahatan masyarakat Humbang Hasundutan.

Kunjungan yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora didampingi Sekretaris, Darwin Marbun bersama jajaran pengurus yang menjabat sebagai Anggota DPRD Humbahas Fraksi Partai Gerindra, Indra Nainggolan, Bosfer T. Rikardo Nababan, Andreas Yudhistira Simamora, dan para kader ke Polres Humbahas disambut langsung oleh Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho didampingi Kasat Reskrim, AKP Hitler Hutagalung yang berlangsung di ruang kantor Kapolres, Kecamatan Lintongnihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Senin, 23 Februari 2026.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora bersama Kapolres Humbang Hasundutan, AKBP Adi Nugroho membahas terkait kemajuan Kabupaten Humbang Hasundutan menuju generasi emas mendatang.

Salah satunya terkait program prioritas Presiden Prabowo Subianto, Makan Bergizi Gratis (MBG) yang sedang berlangsung di Humbang Hasundutan, serta diskusi lebih lanjut terkait Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Kami dari Partai Gerindra Humbang Hasundutan, akan selalu mendukung seluruh kinerja Polres Humbang Hasundutan, terutama dalam menjaga Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Humbang Hasundutan,” kata Dr. Hendri Tumbur dalam pertemuan tersebut.

Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho memberikan apresiasi atas kunjungan, masukan serta diskusi yang dilakukan oleh Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas bersama jajaran pengurus dan kader di  Polres Humbahas.

“Kami dari institusi Polri ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat permohonan maaf kami apabila ada kesalahan dari oknum kepolisian, tapi kami juga ingin menyampaikan agar kiranya jangan di generalisir 'satu' kesalahan dengan 'seribu' kebaikan kawan-kawan anggota kepolisian yang selama ini sudah berjalan,” ujar Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho.

Anggota DPRD Humbahas Fraksi Partai Gerindra, Indra Nainggolan menyampaikan metode pendekatan Kamtibmas yang ada di Kabupaten Humbahas agar dilakukan sesuai dengan kearifan lokal yang sangat melekat dengan sosial budaya masyarakat. Salah satunya seperti di daerah Parlilitan yang masih diakui keberadaan "Raja Huta" yang memiliki peran strategis untuk semua hal yang terjadi di "Huta" atau kampung tersebut.

“Sehingga harapannya pendekatan yang dilakukan oleh kawan-kawan dari institusi Polri dalam menjaga Kamtibmas di wilayah hukum Kabupaten Humbang Hasundutan bisa memegang kearifan lokal yang ada untuk mencapai tujuan yang diharapkan,” ucap Ketua Fraksi Gerindra DPRD Humbahas, Indra Nainggolan.

Di akhir pertemuan, Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora memberikan cenderamata kepada Kapolres Humbahas, AKBP Adi Nugroho sebagai bentuk apresiasi dan dukungan atas kinerja Kapolres Humbahas, sekaligus sebagai ucapan selamat bertugas di wilayah hukumnya Kabupaten Humbang Hasundutan.

“Seluruh rangkaian kegiatan silaturahmi yang kami lakukan ke Forkopimda Kabupaten Humbang Hasundutan merupakan bentuk keterbukaan dan dukungan kami kepada pemerintah, dan sebagai partai yang bukan hanya dekat dengan masyarakat saja, tapi juga dekat dengan pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat.” Jelas Dr. Hendri Tumbur Simamora.

Dr. Hendri Tumbur Simamora juga menegaskan kepada seluruh kader DPC Partai Gerindra Humbahas untuk menjalin hubungan baik antar institusi.

“Saya paling tekankan kepada kader Gerindra yang ada di seluruh Kecamatan yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan, bisa melakukan hal yang sama dalam menjalin kerja sama dan hubungan yang baik kepada Forkopimca di wilayah masing-masing.” Tegas Ketua DPC Partai Gerindra Humbahas, Dr. Hendri Tumbur Simamora. (gerindra humbahas.id)

Dari Niat Baik Efisiensi APBN, Jebakan Mafia Titik Dapur, hingga Jalan Pulang Tata Kelola

Tulisan ini merupakan pokok pikiran Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Humbang Hasundutan yang juga Pemerhati Kebijakan Publik Kabupaten Humbang Hasundutan

Intinya sih…

● Dr. Hendri Tumbur Simamora, S.E., M.Si memberikan pandangan yang signifikan soal evaluasi tata kelola program MBG dengan tepat dan komprehensif agar berjalan dengan baik

● MBG dengan Bansos atau BLT memiliki efek multiplier yang berbeda

● Pernyataan pengacara Hotman Paris soal MBG diganti dengan uang dinilai keliru, karena tidak selaras jika dikaji dari sudut pandang ekonomi makro dan efektivitas kebijakan

●  Dr. Hendri Tumbur Simamora, S.E., M.Si memberikan masukan sembilan langkah konkret sebagai solusi pasca-moratorium, dan berharap program MBG dapat diterapkan dengan disiplin

 

Gerindra Humbahas, Doloksanggul - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari premis politik-fiskal yang kuat: APBN Indonesia setiap tahun mengalami kebocoran serius, dan Presiden Prabowo Subianto bertekad mengubah uang yang selama ini terbuang menjadi investasi langsung bagi gizi generasi penerus bangsa. 

Namun dalam perjalanannya, dana yang berasal dari penyisiran berkali-kali atas belanja tidak produktif itu justru menjadi sasaran korupsi baru di lembaga yang dibentuk untuk menjadi solusi. 

Kajian ini mengevaluasi program MBG secara menyeluruh: dasar pembentukan BGN, struktur anggaran 2025–2026, perbandingan efek multiplier dengan bansos/BLT, anatomi lahirnya mafia titik dapur, kasus korupsi di BGN, dampak moratorium terhadap investor, kritik terhadap konsep efisiensi yang salah sasaran, serta berbagai solusi konkret pasca-moratorium. 

Kajian ini juga menghadirkan simulasi Sistem Klasifikasi Kinerja (Grading) SPPG yang membuktikan potensi efisiensi alami sebesar 766,62 miliar rupiah per bulan atau 9,20 triliun rupiah per tahun berdasarkan 22 hari kerja, tanpa menurunkan kualitas gizi penerima manfaat.

Niat Awal: Efisiensi APBN sebagai Sumber Dana MBG

1. Premis Empirik Kebocoran APBN

Presiden Prabowo berulang kali menegaskan bahwa APBN setiap tahun bocor dalam skala besar. Presiden secara gamblang menyatakan bahwa daripada dana APBN dikorupsi, lebih baik digunakan untuk memberikan makan kepada rakyat yang berhak sebagai penerima manfaat. Premis ini bukan opini personal, melainkan didukung pernyataan dan kajian sejumlah otoritas:

● Jaksa Agung ST Burhanuddin mengungkapkan bahwa tingkat kebocoran APBN dapat mencapai kisaran 30 persen.

● Kepala Bappenas menyatakan kebocoran keuangan negara diperkirakan mencapai sekitar 30 persen dari total APBN, dengan sumber utama korupsi yang melibatkan pengusaha, birokrasi, legislatif, hingga aparat penegak hukum.

● Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat bahwa penyebab utama inefisiensi dan kebocoran anggaran adalah buruknya tata kelola pemerintahan.

● BPK dan BPKP secara rutin menemukan ketidak patuhan dan inefisiensi belanja yang nilainya triliunan rupiah pada setiap Laporan Hasil Pemeriksaan tahunan.

Bila mengacu pada postur APBN yang mendekati 3.700 triliun rupiah, asumsi kebocoran 30 persen setara lebih dari 1.100 triliun rupiah — uang rakyat yang menguap setiap tahun bukan melalui bencana alam, melainkan melalui kejahatan yang terorganisasi dan pembiaran sistemik.

Bukti dari ICOR: Indonesia Paling tidak Efisien di ASEAN

Indikator paling jujur tentang inefisiensi investasi suatu negara adalah Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yaitu berapa rupiah modal yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu rupiah output tambahan. ICOR Indonesia bertengger mendekati 7, sementara rata-rata negara ASEAN hanya sekitar 3,5. 

Kajian terbaru menyebut ICOR Indonesia turun ke kisaran 4 pada 2024, tetapi tetap di atas rata-rata kawasan. Artinya, Indonesia membutuhkan modal hampir dua kali lipat dibanding negara tetangga untuk menciptakan nilai ekonomi yang sama. Selisih ini adalah harga dari inefisiensi, biaya siluman, dan kebocoran yang menjadi dasar empiris tekad Presiden Prabowo memerangi pemborosan.

Dari Premis ke Kelembagaan: BGN dan Dana Awal MBG

Premis efisiensi ini diwujudkan dengan pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional, yang ditetapkan dan diundangkan pada 15 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173). 

BGN dibentuk sebagai lembaga pemerintah non-kementerian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Fakta bahwa BGN sudah berdiri sebelum Presiden Prabowo dilantik menegaskan bahwa kelembagaan ini merupakan jembatan kebijakan antar-pemerintahan.

Pada masa transisi akhir 2024, beredar informasi publik mengenai adanya dukungan dana awal MBG sebelum APBN formal cair sepenuhnya. Karena belum ada konfirmasi resmi atas mekanismenya, kajian ini mencatat bahwa fase awal MBG berjalan dengan dukungan politik yang sangat tinggi dari Presiden Prabowo. 

Tahun 2025, BGN resmi mendapat alokasi 71 triliun rupiah yang sumber utamanya adalah hasil efisiensi dan penyisiran berulang atas pos-pos belanja tidak produktif. Inilah simpul ironi yang kemudian meledak: anggaran yang lahir dari upaya menutup kebocoran, ternyata tetap menjadi sasaran kebocoran baru.

Dasar Hukum dan Arsitektur Awal MBG

1. Lapisan Regulasi

● Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (ditetapkan 15 Agustus 2024; Lembaran Negara RI Tahun 2024 Nomor 173) — membentuk BGN dengan sasaran empat kluster penerima: peserta didik PAUD hingga menengah, pendidikan keagamaan dan pesantren, balita, serta ibu hamil dan ibu menyusui.

● Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (berlaku 17 November 2025; Lembaran Negara RI Tahun 2025 Nomor 183) — mengatur penyelenggaraan, pemantauan, pengawasan, evaluasi, dan pendanaan. Pasal 38 mewajibkan penggunaan produk dalam negeri serta penyerapan bahan pangan dari petani, peternak, dan nelayan lokal yang dikoordinasikan Pemerintah Daerah.

● Petunjuk Teknis Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola BGN — pedoman teknis distribusi makanan dan edukasi gizi untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.

● Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG Tahun Anggaran 2026 — pedoman operasional bantuan pemerintah dan mekanisme pencairan dana ke virtual account yayasan penyelenggara SPPG.

Catatan kritis: payung utama MBG masih berbentuk Peraturan Presiden, bukan Undang-Undang. Untuk program bernilai ratusan triliun yang akan berlanjut puluhan tahun, fondasi ini rapuh secara legitimasi politik dan koordinasi lintas sektor.

Arsitektur Awal yang Sebenarnya Fair

Pada desain awal, sistem pendaftaran SPPG dirancang dengan spesifik dan adil:

1. Portal terbuka melalui Mitra.bgn.go.id dengan persyaratan yang jelas.

2. Pendirian dapur berbasis penerima manfaat — setiap kecamatan telah ditetapkan kuota maksimal SPPG yang boleh berdiri berdasarkan jumlah penerima di wilayahnya.

3. Insentif dibayarkan berdasarkan jumlah penerima manfaat yang benar-benar dilayani, bukan dibayar rata tanpa melihat kinerja.

4. Verifikasi berlapis oleh tim teknis BGN dengan ancaman penghapusan bagi mitra yang dalam 45 hari tidak menunjukkan perkembangan nyata.

Arsitektur ini, jika dijalankan dengan disiplin, seharusnya mencegah penumpukan dapur, dapur fiktif, dan praktik jual beli titik. Persoalan muncul ketika pelaksanaan di lapangan menyimpang dari desain awal.

Pendanaan: Negara dan Masyarakat sebagai Co-Financier

1. Anggaran dan Realisasi 2025

● Alokasi APBN 2025: 71 triliun rupiah, terdiri dari 63,3 triliun rupiah untuk pemenuhan gizi dan 7,4 triliun rupiah untuk dukungan manajemen.

● Sasaran penerima manfaat: 19,47 juta orang.

● Pola realisasi: per akhir Juni 2025 baru terserap 7 persen; per pertengahan November mencapai 58,2 persen; per akhir November mencapai 74,6 persen.

2. Anggaran dan Moratorium 2026

● Pagu awal 335 triliun rupiah dipangkas menjadi 268 triliun rupiah sebagai forcing mechanism agar BGN merestrukturisasi belanja operasional.

● Moratorium pembangunan SPPG baru diberlakukan oleh Kepala BGN Nanik S. Deyang sebagai bagian dari pembenahan tata kelola.

3. Peran Modal Masyarakat

Pada fase percepatan 2025, hampir seluruh pembangunan fisik SPPG didanai oleh mitra dan masyarakat, bukan APBN. Sampai pertengahan 2025, 1.837 SPPG yang sudah beroperasi sepenuhnya berasal dari kontribusi kemitraan. Dana masyarakat yang telah beredar untuk membangun infrastruktur dapur diperkirakan mencapai sekitar 48 triliun rupiah — bukan berasal dari kas negara.

Seandainya pemerintah harus membangun semua dapur sendiri dengan biaya sekitar 1 miliar rupiah per unit, dengan alokasi realistis 10 persen dari total anggaran untuk kebutuhan fisik, pemerintah hanya mampu mendirikan sekitar 7.100 SPPG.

Kenyataannya, pada akhir 2025 telah berdiri 17.555 SPPG yang menyerap sekitar 789.319 pekerja — lebih dari dua kali lipat kapasitas yang bisa dibangun APBN seorang diri. Ini membuktikan bahwa MBG adalah program yang secara de facto dibiayai bersama oleh negara dan masyarakat.

MBG vs Bansos/BLT: Efek Multiplier yang Berbeda

1. Karakter Dua Program

Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau bansos adalah shock absorber — instrumen yang bekerja paling baik saat ada guncangan akut: kenaikan harga pangan, penurunan pendapatan mendadak, atau bencana ekonomi. Uang tunai langsung ke tangan rumah tangga miskin menciptakan efek konsumsi yang cepat. Namun BLT tidak memastikan gizi anak terpenuhi, tidak menciptakan lapangan kerja baru, dan tidak mengintervensi struktur ekonomi jangka panjang.

MBG bekerja pada dimensi berbeda. Ia menciptakan permintaan yang terjadwal dan konsisten terhadap bahan pangan lokal setiap hari kerja. Setiap dapur adalah titik permintaan aktif yang menyerap tenaga kerja lokal — rata-rata 30 hingga 50 orang per unit, mencakup juru masak, tenaga kebersihan, sopir, petugas administrasi, dan tenaga gizi. 

Multiplier effect MBG bekerja di banyak simpul sekaligus: produksi pertanian, distribusi, jasa, tenaga kerja, dan konsumsi akhir. BLT hanya bekerja di simpul terakhir.

2. Dampak Nyata MBG bagi Petani, Peternak, Nelayan, dan Koperasi

Inilah yang paling sering diabaikan oleh pengkritik yang ikut-ikutan tanpa membaca substansi: petani di pedesaan sudah langsung merasakan perubahan yang nyata sejak MBG hadir, namun para pengkritik pura-pura tidak tahu.

Sebelum MBG, petani sayuran, peternak ayam kampung, dan petambak ikan di desa sering terpaksa membuang hasil panen karena tidak ada pasar yang pasti.

Kehadiran SPPG sebagai off-taker rutin mengubah struktur permintaan secara mendasar. Produk pertanian yang dulu terbuang kini memiliki harga dan tujuan distribusi yang jelas. Peternak mendapat serapan terjadwal. Nelayan dan petambak mendapat jalur distribusi yang lebih pendek dan lebih adil.

Hubungan langsung antara petani dan dapur MBG diperkuat melalui skema koperasi. Koperasi tani dan koperasi desa menjadi jembatan antara produsen lokal dengan pengelola SPPG, memangkas rantai distribusi yang selama ini banyak memakan margin keuntungan petani. 

Perpres 115 Tahun 2025 secara eksplisit mewajibkan pelibatan koperasi dan UMKM lokal — mandat kebijakan yang jika dilaksanakan dengan serius akan mengubah posisi tawar petani kecil secara struktural.

Permintaan terstruktur dari ribuan dapur setiap hari juga menciptakan harga dasar informal bagi komoditas lokal. Petani tidak lagi sepenuhnya tergantung pada tengkulak. Ekosistem ekonomi kecamatan hidup kembali: warung bahan baku bergerak, jasa antar-jemput meningkat, dan perputaran uang di pasar tradisional naik. 

Mereka yang hanya mengkritik tanpa mengukur perubahan ini sedang melakukan pengabaian intelektual yang berpotensi merugikan rakyat paling bawah.

Anatomi Penyimpangan: Bagaimana Mafia Titik Dapur Lahir

1. Kronologi yang Harus Dipahami Secara Jujur

Pertama, awal 2025: portal pendaftaran SPPG dibuka. Masyarakat bergerak masif membangun dapur dengan modal sendiri. Kedua, pertengahan 2025: muncul kekhawatiran bahwa insentif tidak akan dibayar. Banyak mitra menahan diri. Ketiga, insentif akhirnya dibayar. Nilai ekonomi titik dapur melonjak tajam dan ekspektasi pasar berbalik 180 derajat. Keempat, 3–5 November 2025: portal dibuka kembali, lalu ditutup pada 6 November 2025 pukul 17.00 WIB setelah menerima 8.471 usulan. Kelima, setelah portal ditutup, titik SPPG menjadi barang langka. Harga satu titik diperdagangkan secara gelap hingga 200 juta rupiah, dan yang keenam, Maret 2026: Wakil Kepala BGN Sony Sanjaya secara terbuka mengakui adanya video yang menawarkan jual beli titik 200 juta rupiah.

2. Mengapa Mafia Titik Dapur Muncul Brutal

● Insentif flat 6 juta rupiah per hari terlepas dari jumlah penerima manfaat menciptakan rente ekonomi yang sangat tinggi.

● Portal ditutup secara administratif membuat akses ke titik baru menjadi monopoli oknum yang memiliki jalur belakang.

● Asimetri informasi antara BGN pusat dengan kondisi lapangan memberi ruang oknum koordinator wilayah untuk menjadi makelar.

● Verifikasi yang tidak independen memungkinkan dapur tidak layak tetap mendapat persetujuan operasional.

3. Dapur yang Patut Dicurigai: Instrumen Rekonsiliasi Timestamp

Setiap titik SPPG memiliki jejak digital di portal BGN: waktu pendaftaran, waktu verifikasi, waktu persetujuan, dan identitas pejabat penyetuju. Dengan mencocokkan ketiga timestamp ini terhadap log resmi kapan portal dibuka dan ditutup, BGN dapat secara deterministik mengidentifikasi dapur yang mendapat persetujuan saat portal seharusnya tidak menerima usulan baru.

Inilah daftar pendek prioritas audit forensik:

1. SPPG yang timestamp persetujuannya berada di periode portal tutup.

2. SPPG yang tidak ada di log portal pendaftaran tetapi tiba-tiba muncul sebagai mitra terverifikasi.

3. SPPG yang berdiri di kecamatan yang kuota maksimalnya sudah terpenuhi sebelum SPPG tersebut disetujui.

4. SPPG yang beneficial owner yayasannya terafiliasi dengan banyak SPPG lain.

5. SPPG yang kepala atau pengurus yayasannya tidak ditemukan di lapangan saat sidak.

6. SPPG yang rasio penerima manfaat riil di bawah 50 persen dari kuota namun tetap menerima insentif penuh.

Skala Penyimpangan: Apa yang Sudah Tersuspend?

Data resmi BGN per 29 Mei 2026: dari 27.208 SPPG yang beroperasi, sebanyak 8.182 unit atau hampir 30 persen pernah disuspend. Di Wilayah II (Pulau Jawa) yang mencakup 16.594 SPPG, sebanyak 3.466 pernah ditutup dan 1.666 di antaranya masih dalam status suspend. Di Jawa Timur, 372 SPPG ditutup sementara karena tidak memenuhi kelengkapan administratif dan standar higienitas.

Alasan suspend mencakup kejadian menonjol (gangguan pencernaan, diare, muntah), menu tidak sesuai anggaran 8.000 rupiah–10.000 rupiah per porsi, mark-up bahan baku, bangunan tidak sesuai petunjuk teknis, peralatan tidak lengkap, pertikaian antara mitra dan yayasan, serta jumlah pemasok kurang dari 15 yang disyaratkan. Fakta bahwa hampir 1 dari 3 SPPG pernah disuspend adalah bukti kuat bahwa kualitas verifikasi di sisi hulu bermasalah secara sistemik.

Korupsi di BGN: Pukulan Telak terhadap Premis Awal

Kejaksaan Agung pada 3 Juni 2026 menetapkan tiga tersangka dalam perkara dugaan korupsi tata kelola MBG pada Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025–2026:

1. Dadan Hindayana (DH) — mantan Kepala BGN.

2. Lodewyk Pusung (LP) — mantan Wakil Kepala BGN Bidang Pengembangan Organisasi dan Dukungan Kelembagaan.

3. Sony Sonjaya (SS) — mantan Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi.

Ketiganya disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf a atau c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Status hukum ketiganya tetap menganut asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Pelajaran institusionalnya sangat pahit: anggaran yang berasal dari penyisiran efisiensi APBN — uang yang diselamatkan dari kebocoran — pada akhirnya tetap menjadi sasaran dugaan korupsi di lembaga yang sengaja dibentuk untuk menjadi solusi. Uang efisiensi pun dikorupsi.

Dampak Moratorium dan Menggugat Konsep Efisiensi BGN

1. Dampak Moratorium terhadap Investor dan Mitra

Moratorium pembangunan SPPG baru dijalankan dengan logika efisiensi dan pembenahan tata kelola. Namun dampaknya nyata bagi mitra yang sudah membangun selama 2025:

● Idle capital — bangunan, peralatan, dan modal kerja menganggur tanpa pemasukan.

● Beban cicilan terus berjalan bagi mitra yang membangun dengan pembiayaan bank.

● Ketidakpastian hukum, terutama bagi mitra korban mafia titik yang status hukumnya kini sangat lemah.

 ● Krisis kepercayaan — investor lokal menjadi enggan berpartisipasi dalam program sosial-produktif berikutnya.

 ● Efek domino ke UMKM pemasok dan tenaga kerja yang sudah bersiap namun kehilangan pasar.

Pemerintah harus membedakan secara tegas antara mitra beritikad baik yang membangun melalui jalur resmi dengan dokumen lengkap, dan mitra yang masuk melalui jalur mafia titik. Perlakuan terhadap keduanya tidak dapat disamaratakan.

2. Kekeliruan Paradigma 'No Service No Pay'

Pernyataan Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memunculkan perdebatan konseptual yang penting. Efisiensi yang diterjemahkan melalui pendekatan 'no service no pay' — tidak ada layanan, tidak dibayar — terdengar masuk akal secara kontraktual. Namun dalam konteks MBG, penerapannya cacat sasaran.

Efisiensi yang sesungguhnya seharusnya mengacu pada pemangkasan biaya operasional birokrasi, penutupan jalur korupsi pengadaan, eliminasi dapur siluman, dan penghapusan rente dari sistem jual beli titik. Bukan mengebiri insentif yang menjadi hak mitra yang telah mengeluarkan modal besar membangun dapur sesuai arahan awal pemerintah. 

Bila dapur tidak beroperasi bukan karena kesalahan pemiliknya melainkan karena kekacauan sinkronisasi portal BGN, lalu insentifnya dipotong, maka yang terjadi bukan efisiensi — itu adalah pengalihan beban kesalahan sistem kepada pihak yang tidak bersalah.

Konsep efisiensi yang rasional harusnya mewujud dalam bentuk Grading System — klasifikasi kinerja berbasis prestasi. Jika logika no service no pay diterapkan secara konsisten hingga titik ekstrimnya, maka cara efisiensi maksimal yang paling logis adalah membubarkan seluruh program MBG. Tentu saja itu absurd, tetapi itulah konsekuensi logis dari prinsip yang cacat sasaran tersebut.

3. Menakar Usulan Hotman Paris: Kecerdasan yang Menyesatkan

Pengacara kondang Hotman Paris mengusulkan agar anggaran MBG sebesar 15 ribu rupiah per siswa ditransfer langsung ke rekening orang tua, sehingga tidak perlu membangun ribuan dapur yang memicu korupsi. Secara populis, usulan ini menarik. 

Namun jika dikaji dari sudut pandang ekonomi makro dan efektivitas kebijakan, ide ini mengandung jebakan fatal:

● Gizi Anak Menjadi Hak Tersubstitusi: Uang tunai 15 ribu rupiah yang diserahkan ke orang tua dari keluarga rentan berpeluang besar digunakan untuk membeli pulsa, rokok, atau melunasi utang harian — bukan untuk telur, susu, dan sayur bagi anak. Status gizi yang menjadi tujuan utama program pun gagal tercapai.

●  Zero Penyerapan Tenaga Kerja: Jika dana ditransfer langsung, hampir 800 ribu pekerja di ekosistem SPPG kehilangan mata pencaharian seketika. Penyerapan tenaga kerja struktural yang dibangun selama 2025 langsung bernilai nihil.

● Matinya Multiplier Effect: Uang yang dipecah ke jutaan rekening akan mengalir ke minimarket waralaba dan produk pabrik besar, bukan ke petani desa, peternak lokal, atau koperasi yang baru saja menemukan pasar melalui SPPG.

Usulan Hotman Paris adalah pembubaran program dengan kemasan yang lebih halus. Korupsi pada MBG harus diobati dengan memperbaiki sistemnya, bukan dengan menghancurkan ekosistem ekonomi kerakyatan yang sedang dibangun.

Solusi Pasca-Moratorium: Sembilan Langkah Konkret

1. Audit Forensik Berbasis Rekonsiliasi Timestamp Portal

Rekonsiliasi seluruh timestamp pendaftaran, verifikasi, dan persetujuan SPPG dengan log resmi buka-tutup portal adalah prioritas pertama. Setiap titik yang persetujuannya jatuh di periode portal tutup harus diaudit langsung. Data ini ada di sistem BGN dan bisa dijalankan dalam hitungan minggu.

2. Pemeriksaan Kareg dan Korwil yang Diduga Berkonspirasi

Kepala Regional (Kareg) dan Koordinator Wilayah (Korwil) yang membawahi wilayah dengan konsentrasi SPPG bermasalah harus diperiksa secara menyeluruh. Audit kekayaan dan evaluasi gaya hidup sangat relevan karena rata-rata mereka berasal dari daerah setempat — masyarakat sekitar tahu siapa mereka. 

Perlu ditelusuri pula siapa yang berperan dan melakukan intervensi sehingga dapur tidak layak dapat beroperasi dan mendapat persetujuan. Pemeriksaan silang antarwilayah diperlukan untuk mendeteksi pola anomali. Para Korwil yang diduga terlibat perlu dinonaktifkan sementara selama proses investigasi berjalan.

3. Sistem Grading Menggantikan Insentif Flat

Insentif flat 6 juta rupiah per hari tanpa melihat kinerja adalah akar masalah ekonomi yang melahirkan mafia titik dan dapur siluman. Solusinya adalah Sistem Klasifikasi Kinerja berbasis jumlah penerima manfaat, mutu gizi, kepatuhan administrasi, dan efisiensi belanja. Rincian simulasi disajikan pada Lampiran I dokumen ini.

4. Perlindungan Mitra Beritikad Baik

● Verifikasi ulang mitra yang sudah membangun, dengan jalur prioritas aktivasi bagi yang lolos standar minimum.

● Skema konversi: SPPG yang berdiri di wilayah oversupply dapat dialihkan untuk pesantren, panti asuhan, posyandu, atau cadangan pangan daerah 3T. SPPG yang tidak layak ditutup secara resmi dengan kompensasi yang proporsional.

● Restrukturisasi pembiayaan atau kompensasi bertahap melalui Bank Himbara bagi mitra yang membangun dengan pinjaman bank.

5. Penegakan Hukum Tegas terhadap Mafia Titik

Setiap transaksi jual beli titik SPPG adalah tindak pidana korupsi atau penipuan. Sentra Aduan Gizi Indonesia (SAGI) Call Center 127 harus didukung satuan tugas penindakan aktif, bukan sekadar menerima laporan. Transparansi hasil penegakan hukum harus dipublikasikan sebagai efek jera.

6. Penguatan Payung Hukum ke Tingkat Undang-Undang

Mendorong lahirnya Undang-Undang Gizi Nasional agar BGN memiliki legitimasi kelembagaan yang kokoh dan koordinasi lintas kementerian (Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Sosial) memiliki kekuatan setingkat undang-undang.

7. Integrasi Data Lintas Lembaga

Data penerima manfaat MBG diintegrasikan dengan Dapodik, Posyandu, dan Dukcapil untuk mencegah penggelembungan. Verifikasi lapangan menggunakan geotagging, foto berstempel waktu, dan biometrik penerima manfaat.

8. Grading sebagai Instrumen Efisiensi Berbasis Kinerja

Sistem Grading bukan hanya alat efisiensi anggaran — ia adalah instrumen pengawasan yang bekerja secara otomatis. Dapur fiktif atau berkinerja rendah akan otomatis kehilangan insentif tinggi tanpa perlu intervensi manual. Simulasi kuantitatif disajikan pada Lampiran I.

9. Mekanisme Opt-Out Sukarela bagi Keluarga Mampu

Sumber pemborosan tersembunyi dalam MBG adalah konsumsi anggaran untuk penerima yang tidak membutuhkan subsidi — anak dari keluarga mampu yang tetap menerima MBG karena tidak ada mekanisme pengunduran diri.

Solusinya adalah mekanisme opt-out sukarela yang bermartabat: orang tua mampu dapat mengisi formulir pernyataan resmi untuk menyatakan tidak menerima MBG. Langkah ini tidak mempermalukan siapapun dan justru membangun norma sosial baru. Setiap porsi yang dilepas keluarga mampu dialihkan ke anak dari keluarga miskin di daerah 3T yang belum terjangkau SPPG. 

Jika hanya 5 persen dari 82,9 juta penerima opt-out, sekitar 4,1 juta porsi per hari dapat direalokasi — efisiensi Rp16,4 triliun per tahun tanpa pemotongan dan tanpa konflik.

Penutup

Program Makan Bergizi Gratis adalah investasi jangka panjang dalam sumber daya manusia dan ekonomi kerakyatan yang belum pernah ada tandingannya dalam sejarah kebijakan sosial Indonesia. Ia lahir dari niat yang tepat: menyelamatkan uang rakyat dari kebocoran dan menggunakannya untuk membangun generasi penerus. Ia dijalankan dengan model inovatif di mana negara dan masyarakat bergandengan membangun infrastruktur. 

Ia memberi dampak langsung nyata kepada petani, peternak, nelayan, dan koperasi desa yang selama ini tidak pernah benar-benar merasakan manfaat program pemerintah pusat.

Tetapi pengalaman 2025–2026 mengajarkan satu pelajaran yang pahit: niat baik tanpa tata kelola yang setara akan dilahap kembali oleh struktur korupsi yang sama. Dana efisiensi pun bisa dikorupsi.

Moratorium 2026 adalah momentum koreksi yang tepat jika digunakan dengan benar. Audit forensik berbasis rekonsiliasi timestamp, pemeriksaan menyeluruh Kareg dan Korwil yang berkonspirasi, transformasi insentif flat menjadi grading kinerja, perlindungan mitra beritikad baik, mekanisme opt-out sukarela, dan penguatan payung hukum adalah paket pemulihan yang harus dijalankan secara paralel.

Jika ini dijalankan dengan disiplin, MBG bukan hanya bisa diselamatkan — ia bisa menjadi prototipe baru tata kelola program raksasa Indonesia: dibiayai bersama oleh negara dan masyarakat, diawasi secara digital, diukur berbasis kinerja, dan berdampak sampai ke ladang petani yang tidak lagi membuang hasil panennya. Inilah jalan agar niat baik Presiden tidak berakhir di ruang sidang Kejaksaan, melainkan di piring makan anak-anak Indonesia. (Sumber: gerindra humbahas.id)